Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, LBH EDA Kenalkan Peran Paralegal Posbankum Desa di Totoran

INDRAMAYU – Memahami hukum bukan hanya menjadi kebutuhan bagi mereka yang berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga merupakan bekal penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan memperjuangkan hak-haknya. Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu (LBH EDA) terus berupaya mendekatkan pengetahuan dan akses bantuan hukum kepada masyarakat desa.

Kali ini, LBH EDA menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Balai Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan yang menjadi penyuluhan hukum ketujuh dalam rangkaian program LBH EDA tahun 2026 ini diikuti oleh 30 peserta.

Mengangkat tema “Peran Paralegal Posbankum Desa Totoran sebagai Pemberi Bantuan Hukum Menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan, fungsi, serta peran paralegal dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan.

Materi tersebut dinilai penting karena masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana paralegal dapat berperan dalam memberikan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Melalui penyuluhan ini, LBH EDA ingin membuka wawasan masyarakat bahwa persoalan hukum tidak seharusnya menjadi sesuatu yang menakutkan atau membuat masyarakat merasa tidak memiliki jalan keluar. Pemahaman mengenai peran paralegal dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mengetahui ke mana harus mencari informasi dan bantuan ketika menghadapi persoalan hukum.

Antusiasme Peserta, Diskusi Mengalir hingga Berbagai Persoalan Hukum Pribadi.

Menariknya, diskusi yang awalnya berfokus pada peran Paralegal Posbankum Desa berkembang menjadi pembahasan berbagai persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejumlah peserta bahkan turut menceritakan permasalahan hukum pribadi mereka untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.

Antusiasme tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan pendampingan hukum. Kehadiran kegiatan seperti ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali hak-haknya serta memahami langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum.

Hasil kegiatan pun menunjukkan perkembangan positif. Hampir seluruh peserta dinilai mampu memahami materi yang disampaikan dengan baik. Bagi LBH EDA, hal ini menjadi dorongan untuk terus menghadirkan penyuluhan hukum yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kesadaran hukum dapat tumbuh dan berkembang hingga ke tingkat desa.

LBH EDA Dorong Penyuluhan Hukum Berkelanjutan

Bagi LBH EDA, kegiatan penyuluhan hukum bukan sekadar agenda penyampaian materi, melainkan bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

Oleh karena itu, penyuluhan hukum di Desa Totoran diharapkan dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengetahuan hukum tidak hanya berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi dapat diterapkan dan menjadi bekal masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan hukum.

Melalui kegiatan ini, LBH Endang Dharma Ayu kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sebab, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memahami hukum, memperoleh bantuan, dan mendapatkan perlindungan hukum.

LBH EDA percaya bahwa keadilan harus dapat dijangkau oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *