INDRAMAYU – Memahami hukum bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan, perlindungan, dan akses terhadap bantuan hukum. Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu (LBH EDA) menggelar penyuluhan hukum di Balai Desa Pekandangan Jaya, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Senin (26/10/2026).
Mengangkat tema “Peran Paralegal Posbankum Desa sebagai Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, kegiatan ini menjadi langkah nyata LBH EDA dalam mendekatkan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses terhadap layanan bantuan hukum.
Penyuluhan hukum perdana LBH EDA di Desa Pekandangan Jaya sepanjang tahun 2026 ini diikuti oleh 30 peserta. Materi disampaikan oleh dua narasumber, yakini Adi Anggoro, S.H. dan Gaos Al Abror Al Muharrom, S.H., keduanya merupakan Advokat dari LBH EDA yang memberikan pemahaman mengenai keberadaan, fungsi, serta peran paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
Dalam penyampaian materi, masyarakat diajak untuk lebih mengenal peran paralegal sebagai bagian dari upaya memperluas akses bantuan hukum. Pengetahuan mengenai keberadaan paralegal di tingkat desa menjadi penting agar masyarakat tidak merasa sendirian ketika berhadapan dengan persoalan hukum dan mengetahui ke mana harus mencari informasi maupun bantuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Antusiasme peserta menjadi salah satu hal menarik dalam kegiatan tersebut. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Bahkan, pembahasan tidak hanya terpaku pada materi utama, tetapi berkembang pada berbagai persoalan hukum pribadi yang dialami peserta dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap edukasi dan informasi hukum masih sangat besar. Penyuluhan hukum pun menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, memperoleh penjelasan, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak mereka di hadapan hukum.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan, LBH EDA menyimpulkan bahwa hampir seluruh peserta dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Kegiatan berlangsung lancar dan mendapatkan respons positif dari peserta.
Bagi LBH EDA, penyuluhan hukum bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dari tingkat desa. Sebab, akses terhadap keadilan seharusnya tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi maupun tempat tinggal seseorang.
Melalui kegiatan ini, LBH Endang Dharma Ayu berharap masyarakat Desa Pekandangan Jaya semakin memahami pentingnya bantuan hukum serta mengetahui peran paralegal Posbankum Desa sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
LBH EDA juga mendorong agar kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya serta memiliki keberanian untuk mencari perlindungan hukum ketika menghadapi permasalahan.
Karena keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu, tetapi merupakan hak setiap warga negara. LBH Endang Dharma Ayu berkomitmen untuk terus hadir, mengedukasi, dan memperjuangkan semakin terbukanya akses bantuan hukum bagi masyarakat


2 thoughts on “Keadilan Harus Menjangkau Desa! LBH EDA Edukasi Warga Pekandangan Jaya tentang Peran Paralegal”
Luar Biasa LBH EDA yang telah mensosialisasikan tentang Paralegal Posbankum Desa, Sejalan dengan Program Pemerintah dalam membantu keadilan bagi masyarakat di Desa
Terima kasih atas apresiasi dan dukungannya. 🙏 LBH EDA berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi dan pendampingan hukum. Semoga sosialisasi Paralegal Posbankum Desa ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperluas akses keadilan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum.