INDRAMAYU – Komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat kembali ditunjukkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu (LBH EDA). Kali ini, LBH EDA turut mengambil bagian dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Indramayu periode 2026–2031.
Keterlibatan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.456/DP2KB-P3A/2026 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Indramayu Tahun 2026–2031, yang ditetapkan pada 1 September 2026.
Dalam keputusan tersebut, LBH Endang Dharma Ayu secara resmi tercantum sebagai anggota Sub Gugus Tugas Advokasi, Penegakan, dan Pengembangan Norma Hukum. Sub gugus tugas ini dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Resor Indramayu dan melibatkan sejumlah unsur lembaga pemerintahan serta aparat penegak hukum.
Perkuat Pendampingan dan Advokasi Hukum bagi Korban
Kehadiran LBH EDA dalam gugus tugas ini memiliki peran penting, khususnya dalam mendukung akses bantuan hukum dan advokasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
Berdasarkan uraian tugas dalam keputusan tersebut, LBH Endang Dharma Ayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi korban. Peran ini menjadi bagian dari upaya memastikan korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan dalam menghadapi persoalan hukum yang dialami.
Bagi korban TPPO, mendapatkan perlindungan tidak hanya berarti terbebas dari ancaman eksploitasi. Mereka juga membutuhkan pendampingan hukum, perhatian, serta dukungan agar hak-haknya dapat diperjuangkan dan memperoleh keadilan.
Melalui keterlibatan ini, LBH EDA berada dalam satu wadah koordinasi bersama berbagai instansi untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Indramayu.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Melindungi Masyarakat
Gugus Tugas TPPO Kabupaten Indramayu periode 2026–2031 dibentuk sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga layanan lainnya.
Tugas gugus tugas ini mencakup koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi, pelatihan serta kerja sama tingkat kabupaten. Selain itu, gugus tugas juga bertugas memantau perlindungan korban melalui rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, sekaligus memantau perkembangan penegakan hukum serta melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan.
Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, penanganan tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
LBH EDA: Perlindungan Hukum Harus Dirasakan Masyarakat
Bagi LBH Endang Dharma Ayu, keterlibatan dalam Gugus Tugas TPPO menjadi bagian dari peran lembaga bantuan hukum dalam mendukung perlindungan hak masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Persoalan TPPO bukan hanya menyangkut tindak kejahatan, tetapi juga menyangkut keselamatan, martabat, dan masa depan manusia. Karena itu, diperlukan kepedulian serta kerja sama dari seluruh pihak agar praktik perdagangan orang dapat dicegah dan para korban memperoleh perlindungan yang semestinya.
LBH EDA diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mendukung bantuan hukum dan advokasi bagi korban melalui sinergi bersama anggota gugus tugas lainnya.
Melalui langkah bersama ini, Kabupaten Indramayu diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang serta menghadirkan perlindungan hukum yang lebih dekat dan dapat diakses oleh masyarakat.
LBH Endang Dharma Ayu – Bersama Masyarakat Memperjuangkan Keadilan dan Perlindungan Hukum.

